Setiap menu pada aplikasi coretax dirancang secara spesifik untuk memenuhi kebutuhan administrasi pajak, mulai dari pelaporan SPT, pengelolaan faktur, pembuatan bukti potong, hingga akses layanan edukasi dan bantuan.
Hal ini tidak hanya mempercepat pemrosesan pajak, tetapi juga meningkatkan keakuratan information dan mengurangi potensi kesalahan manusia.
sehingga dapat melakukan hak dan kewajiban perpajakan badan secara penuh, termasuk mengelola seluruh fitur dalam Coretax dan menandatangani dokumen.
Pada sistem yang akan datang, menurut DJP, proses-proses di atas disederhanakan sehingga pemberian akses layanan electronic bagi wajib pajak baru dapat dilakukan melalui hanya satu proses, yaitu pada saat pendaftaran untuk memperoleh NPWP atau mengaktifkan NIK sebagai NPWP secara elektronik atau secara langsung ke KPP terdekat Wajib Pajak.
Coretax DJP dinilai lebih transparan dan terintegrasi dengan berbagai layanan perpajakan lainnya, sehingga memungkinkan DJP untuk mendeteksi potensi kecurangan lebih cepat.
Pembaruan CTAS diperlukan karena berbagai alasan penting. Pertama, untuk menyesuaikan dengan perubahan peraturan pajak yang terus berubah, sehingga memastikan kepatuhan dan akurasi pelaporan. Kedua, pembaruan ini memungkinkan pemanfaatan teknologi terbaru seperti AI dan large information untuk meningkatkan efisiensi.
DJP melakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah utama dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia yang ada.
"Misalnya berapa jumlah pajak yang sudah kita bayarkan, berapa pajak yang jatuh tempo, berapa utang pajak kita, mungkin ada tagihan pajak dan lain sebagainya," ujar Nufransa, di acara webinar MUC Bicara Pajak April 2024.
“Saya ibaratkan, dengan adanya Main tax ini, sistem informasi teknologi yang lama diganti yang baru. Tapi CRM ini sudah ada di sistem yang lama, pada sistem Main tax
Perubahan ini dapat menyebabkan resistensi awal dari beberapa pihak yang merasa nyaman dengan sistem administrasi perpajakan Indonesia lama.
Salah satu kesulitan (pain factors) yang dihadapi pengguna layanan DJP saat ini adalah ketika mengalami kendala lupa kata sandi (password). Apabila wajib pajak ingin melakukan pengaturan ulang kata sandi maka wajib pajak perlu mengetahui check here nomor EFIN yaitu nomor identifikasi khusus yang diberikan ketika wajib pajak pertama kali mendaftar untuk memperoleh akses layanan digital.
Selain mengakses layanan tersebut, wajib pajak juga diwajibkan untuk memperbarui profil mereka pada tanggal yang sama. Pembaruan ini bertujuan untuk memastikan bahwa information wajib pajak tetap akurat dan sesuai dengan peraturan terbaru.
Cara yang sama bisa dilakukan untuk jenis bukti potong berbeda, misalnya apabila perusahaan mempekerjakan karyawan yang penghasilannya tidak teratur atau tenaga ahli/konsultan, maka pilih BP 21 untuk pembuatan bukti potong penghasilannya.
Dwi menambahkan bahwa pemerintah kini memperkenalkan fleksibilitas baru dengan memungkinkan satu kode billing digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak. Sebelumnya, lanjut Dwi, setiap jenis setoran pajak memerlukan kode billing yang berbeda.